Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, Hukum Dagang

BAB I

HUKUM PERIKATAN

A. Pengertian

Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut undang-undang dapat berupa :

  • Menyerahkan suatu barang
  • Melakukan suatu perbuatan
  • Tidak melakukan suatu perbuatan

 

 B. Dasar Hukum Perikatan

Dasr hukum perikatan berdasarkan KUH Perdat terdapat tiga sumber adalah sebagau berikut :

  1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
  2. Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi menjadi dua yakni perikatan terjadi karena undang-undang akibat dari perbuatan manusia.
  • Perikatan terjadi karena UU semata misalnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yaitu hukum kewarisan.
  • Perikatan terjadi karena UU akibat perbuatan manusia menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan (sah) dan yang bertentangan dengan hukum (idak sah).
  1. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela.

 

 C. Azas-Azas Dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

  1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat didalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat dalah sah bagi mereka yang membuatnya. Dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai UU bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU, ketertiban umum dan norma kesusilaan.

  1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian asas konsensualise lazim disimpulkan dalam empat syarat:

  • Kata sepakat anatara para pihak yang mengikatkan diri
  • Cakap untuk membuat suatu perjanjian
  • Mengenai suatu hal tertentu
  • Suatu sebab yang Halal

Dengan demikian akibat dari terjadinya perjanjian maka UU menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai UU. Oleh karena itu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya kecuali kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (barden beding) yang diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata. Dengan kata lain persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau alasan oleh UU yang dinyatakan cukup untuk itu.

 

 D. Hapusnya Perikatan

Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara hapusnya perikatan itu adalah ebagai berikut:

  1. Pembayaran

Nama “Pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara suka rela. Pembayaaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan hakim atau oleh UU untuk menerima pemabayaran bagi si berpiutang. Mengenai tempatnya pembayaran, pasal 1393 Kitab UU Hukum Perdata menerangkan ebagai berikut : “ Pembayaran harus dik\lakukan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu harus dilakukan ditempat dimana barang itu sewaktu perjanjian dibuat.

  1. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penyimpanan Atau Penitipan

Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Caranya sebagai berikut: barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang nptaris atau seorang juru sita pengaadilan. Notaris atau juru sita memebuat suatu perincian dari barang atau uang yang akan dibayarkan dan pergi ke tempat tinggal kreditur untuk membayar hutangnya debitur terebut dengan menyerahkan barang atau uang yang telah terperinci. Notaris sudah menyediakan suatu proses verbal. Apabila kreditur suka menerima barang atau uang yang ditawarkan maka selesailah perkara pembayaran tersebut. Apabila menolak Notaris akan mempersilahkan kreditur menandatangani proses verbal tersebut, dengan demikian terdapatlah suatu bukti resmi bahwa si berpiutang yrlah menolak pembayaran. Langkah berikutnya ialah : si berhutang (debitur) dimuka pengadilan negeri dengan permohonan kepada pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu. Setelah disahkan maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu disimpan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri atas tanggungan atau resiko si berhutang dengan demikian terhapuslah hutang-pihutang itu.

  1. Pembaharuan Hutang Atau Novasi

Menurut pasal 1413 Kitab UU hukum Perdata ada tiga macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang atau novasi yaitu :

a. Apabila seorang yang berhutang mebuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang akan menghutangkan kepadanya, yang menggantikan huatang yang lama yang dihapuskan karenanya. Novasi ini dinamakan novasi obyektif karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian.

b. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk menggantika orang berhutang lama, yang oleh si berpihutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi ini dinamakan subyektif pasif karena yang diperbaharui adalah subyeknya debitur.

c. Apabila sebagai akibat dari suatu perjanjian baru kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi ini dinamakan subyektif akhir karena yang diperbaharui adalah subyeknya kreditur.

    4. Perjumpaan Hutang Atau Kompensasi

Ini adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang-pihutang secara bertimbal balik kreditur dan debitur. Jika dua orang saling berhutang maka terjadilah antara merekan satu perjumpaan dengan mana antara kedua orang tersebut dihapuskan. Diterangkan pasal 1424 Kitab UU Hukum Perdata bahwa perjumpaan itu terjadi demi hukum, bahkan   dengan setidak tahunya orang yang berssangkutan dan kedua hutang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat hutang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama. Agar dua hutang dapat diperjumpakan maka perlulah bahwa dua hutang itu seketika dapat ditetapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih.

  1. Percampuran Hutang

Apabila kedudukan sebagai orang berhutang (kreditur) dan oarang yang berhutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu bercampuran hutang dengan mana hutang piutang itu dihapuskan. Percampuran hutang yang terjadi pada dirinya si berhutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penenggung hutangnya (borg) sebaliknya percampuran yang terjadi pada seorang penanggung hutang (borg) tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya hutang pokok.

  1. Pembebasan Hutang

Teranglah bahwa apabila si berpihutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan oerjanjian, maka perikatan yaitu hubungan hutang-piutang- hapus, perikatan ini hapus karena pembebasan. Pembebasan sesuatu hutang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Penggembalian sepucuk tanda piutang suka rela oleh si berpihutang kepada si berhutang merupakan suatu bukti tentang pembebasan hutangnya.

  1. Musnahnya Barang Yang Terhutang

Jika barang tertentu yang menjadi objek dari perjanjian musnah, tak ladi dapat diperdagangkan atau hilang hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada mka hapuslah perikatannya asal barang tadi musnah atau hilang diluar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

  1. Kebatalan / Pembatalan

Yang diatur pasal 1446 adalah pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (vernietigbaar atau voidable). Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subyektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara : pertama, secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian itu dimuka hakim. Kedua, secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat dimuka hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru memajukan tentang kekurangannya perjanjian itu.

  1. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Dalam hukum perjanjian pada azasnya syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah pasal 1265 Kitab UU Hukum Perdata. Dengan demikian maka syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.

     10. Lewatnya Waktu

Menurut pasal 1946 Kitab UU Hukum Perdata, yang dinamakan “daluarsa” atau “lewat waktu” ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh UU. Dengan lewatnya waktu tersebut hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah pada suatu “perikatan bebas” artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut dimuka hakim.

 

 

BAB II

HUKUM PERJANJIAN

 

A.  Standar Kontrak

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Kontrak baku menurut Munir Fuadi adalah : Suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya dimana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-kalusul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Sedangkan menurut Pareto, suatu transaksi atau aturan adalah sah jika membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik dengan tidak seorangpun dibuat menjadi lebih buruk, sedangkan menurut ukuran Kaldor-Hicks, suatu transaksi atau aturan sah itu adalah efisien jika memberikan akibat bagi suatu keuntungan sosial. Maksudnya adalah membuat keadan seseorang menjadi lebih baik atau mengganti kerugian dalam keadaan yang memeperburuk.

 

 B.  Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, antara lain:

  1. Perjanjian Cuma Cuma (pasal 1314 KUHPERdata)

Suatu persetujuan dengan cuma cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Perjanjian dengan cuma cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misal: Hibah

  1. Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Jadi, dua pihak dalam memberikan prestasi tidak imbang.

Contoh: Perjanjian pinjam pakai —-> debitur mempunyai beban untuk mengembalikan barang, sedangkan kreditur tidak.

Perjanjian cuma cuma dan atas beban penekanan perbedaannya ada di PRESTASI

  1. Perjanjian Timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Hak dan Kewajiban harus imbang. Misal: Perjanjian Jual Beli

  1. Perjanjian Sepihak.

Hanya ada satu hak saja dan hanya ada satu kewajiban saja. cntoh: Hibah

Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak penekanan perbedaannya ada di hak dan kewajiban.

  1. Perjanjian Konsesual

Perjanjian Konsesual adalah perjanjian di mana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUPDT, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.( Pasal 1338)

  1. Perjanjian RIIL

Perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misal: Perjanjian penitipan barang, PErjanjian pinjam pakai.

  1. Perjanjian Formil

Perjanjian yang harus memakai akta nota riil. contoh: jual beli tanah.

  1. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama (nomina) adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama di dalam KUHPDT.

Perjanjian tidak bernama (innomina) adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPDT, namun perjanjian berkembang dalam masyarakat. Contoh: Perjanjian kerja sama, Perjanjian pemasaran, Perjanjian pengelolaan.

  1. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian obligatoir hanya melahirkan hak dan kewajiban saja, pelaksanaannya nanti.

  10. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misal Pembebasan Utang.

 

 C. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan “sepakat” atau juga dinamakan “perizinan” dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, “setuju” atau “seia-sekata” mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikenhendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain.

  1. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus “cakap” menurut hukum. Pada azasnya, setiap “orang yang sudah dewasa” dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

  1. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya siberhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudiaan dapt dihitung atau ditetapkan.

  1. Suatu sebab yang halal.

Dengan sebab (bahasa Belanda “oorzak”, bahasa Latin “causa”) ini dimaksudkan tiada lain dari pada perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa “sebab” itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itulah yang oleh UU dimaksudkan denagn “sebab” yang halal. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh UU. Hukum pada asasnya tidak dihiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atas apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau UU hanyalah tindakan-tindakan orang dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan “sebab” atau “causa” suatu perjanjian adalah isi dari pada perjanjian itu sendiri.

Demikian menurut pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

 

 D. Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Diperbedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif. Dalam halnya suatu syarat obyektif, maka kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu adalah “batal demi hukum”. Artinya : dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, yaitu melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian maka tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu “null and void”

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian,ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalannya (cencelling) oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah : pihak yang tidak cakap menurut hukum (yang meminta : orangtua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap) dan pihak yang memberikan perijinan atau menyetujui itu secara tidak bebas.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan sepakat itu harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perijinan tadi tidak bebas, yaitu : paksaan, kekhilafan dan penipuan. Yang dimaksud dengan pemaksaan adalah pemaksaan rohani atau jiwa (psikid), jadi bukan paksaan badan atau fisik. Kekhilafan atau Kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenaiorang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan akal-akalan yang cerdik (tipu muslihat) untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

 

 

BAB III

HUKUM DAGANG

 

A. Hubungan Hukum Perdata Dengan Hukum Datang

Prof. Subekti S.H . berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak peda tempatnya, oleh karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum Perdata”, dan perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi. Menurut beliau sudah diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadap Hukum umum.

Dengan perkataan lain menurut prof. Sudirman Kartohadiprojo: KUHD merupakan suatu LEX SPECIALIS terhadap KUHS sebagai LEX GENERALIS; maka sebagai Lex Specialis, kalau andaikata dalam KUHS terdapat ketetuan mengenai hal yang dapat aturan pula dalam KUHS, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku. Adapun pendapat beberapa hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Van Kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat panambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum Perdata dalam arti sempit itu.
  2. Van Apeldoom menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUHS.
  3. Sukardono menyatakan, bahwa pasal 1 KUHD “memelihara kesatuan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata Umum….. sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHS”.
  4. Tirtamijaya menyatakan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.

 

 B. Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1938, Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung arti menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

Seorang baru dapat dikatakan menjalankan perusahaan jika telah memenuhi unsur-unsur seperti : terang-terangan, teratur bertindak keluar, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi. Dengan kata lain perusahaan yang dijalankan oleh seorang pengusaha dengan mempunyai kedudukan dan kualitas tertentu, sedangkan yang dinamakan pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang langsung bertanggung jawab dan mengambil resiko didalam perusahaan dan juga mewakilinya secara sah. Oleh karena itu suatu perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha dapat berbentuk sebagai berikut :

  1. Ia seorang diri saja
  2. Ia sendiri dan dibantu oleh para pembantu, dan
  3. Orang lain yang mengelola dengan pembantu-pembantu.

 

 C. Hubungan Penguasa dan Pembantunya

Didalam menjalankan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri apabila jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi yakni:

  1. Pembantu di Dalam Perusahaan

Pmbantu didalam perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehungga berlaku suatu perjanjian perburuhan, mis pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi dan pegawai perusahaan.

  1. Pembantu di Luar Perusahaan

Pembantu di luar perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suau perjanjian pemberian kuasa antara penerima kuasa yang akan memperoleh upah seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata.

 

 D. Pengusaha dan Kewajibannya

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut UU ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan (dipenuhi) oleh pengusaha, yaitu :

a. Membuat pembukuan

Didalam Pasal 6 KUH Dagang menjelaskan makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1997 Dokumen perusahaan berdasarkan Pasal 1 butir 2 merupakan data, catatan adan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

b. Mendaftarkan perusahaannya

Dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985. Yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU ini atau peraturan pelaksanaannya memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenangdari kantor pendaftaran perusahaan.

 

 E. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.

a. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya, terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

     1) Perusahaan perseorangan : suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.

     2)  Perusahaan persekutuan : suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

b. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum

     1)  Perusahaan berbadan hukum : sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya.

     2)  Perusahaan bukan badan hukum : harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut biasanya perorangan maupun persekutuan.

Sementara itu didalam masyarakat dikenal dua macam perusahaan yakni perusahaan swasta dan perusahaan negara

    a.)Perusahaan Swasta : Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah terbagi dalam tiga perusahaan swasta :

  • Perusahaan swasta nasional
  • Perusahaan swasta asing
  • Perusahaan patungan/campuran

    b.)Perusahaan Negara : Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Umumnya BUMN terdiri dari tiga bentuk yakni :

  • Perusahaan jawatan (Perjan)
  • Perusahaan umum (Perum)
  • Perusahaan perseroan (Persero)

 

 F. Perseroan Terbatas

Bentuk badan usaha perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasr yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Pendirian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UUPT bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih baik secara perorangan maupun badan hukum. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi perseroan yang bersangkutan para pendiri bersama-sama atau kuasa mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kehakiman dan HAM dengan melampirkan data-data pendirian PT dan disahkan akte pendiriannya. Setelah jangka waktu 30 hari setelah disahkan direksi wajib mendaftarkan alte pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM ke dalam daftar perusahaan dikantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

 

G. Koperasi

Koperasi adalh perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah, tidak bermaksud mencari untung. Seperti koperasi produksi, koperasi simpan pinjam dan koperasi konsimsi.

 

 H. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mampunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial mengusahakan yayasan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit dll.

 

 I. Badan Usaha Milik Negara

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

 

Jenis-Jenis BUMN

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:

  1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

  1. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan

  1. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan. Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.

 

Manfaat BUMN:

  • Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
  • Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
  • Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
  • Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.
  • Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

 

 

 

Sumber-sumber :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab4-hukum_perikatan_dan_perjanjian.pdf

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab7-pengertian_hukum_dagang.pdf

http://books.google.co.id/books?id=6X-9l4HKgNIC&pg=PA41&dq=berlakunya+hukum+dagang&hl=id&sa=X&ei=4I9eU9OvEMfRrQe7yIDwBg&redir_esc=y#v=onepage&q=berlakunya%20hukum%20dagang&f=false

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s