HUKUM, SUBJEK HUKUM, HUKUM PERDATA

BABI

A. Pengertian Hukum

Pengertian hukum mengandung arti yang sangat luas, yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dalam berbagai aspek kehidupan untuk definisi hukum ini. Maka dari itu, hal inilah yang membuat hukum tidak memiliki keseragaman arti yang bisa berbeda pada berbagai keadaan. Pada kehidupan sehari-hari, ketika mendengar kata hukum yang ada terpikir adalah sebuah ganjaran yang diberikan karena kesalahan yang dilakukan karena berdampak kepada/oleh orang lain. Definisi hukum tidak jauh dari pemikiran tersebut, yang mengacu pada tindak-tanduk manusia sebagai makhluk sosial.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Akan tetapi walaupun Hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting ia bagi kehidupan masyarakatnya. Artinya hukum itu mengatur hubungan anatara manusia perseorangan dengan masyarakat.

Dalam hal ini, Prof. Kusumadi Pujusewojo, SH dalam buku beliau “ pedoman Pelajaranya Tata Hukum Indonesia” menulis sbb : “Selanjutnya hendaknya diperhatikan, bahwa untuk dapat mengerti sungguh-sungguh segala suatu tentang hukum dan mendapat pandangan yang selengkapnya, tidak dapat hanya mempelajari buah karangan satu atau dua orang. Setiap pengarang hanya mengemukakan segi-segi tertentu sebagaimana dilihat olehnya”.

B. Tujuan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum

                Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan deng asas keadilan dari masyarakat tersebut.

                Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalm masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.

                Sumber Hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal :

  • Sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.
  • Sumber hukum formal antara lain ialah :
  1. Undang-undang (statude) : suatu peraturan negara yang mempunyai yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.
  2. Kebiasaan (costum) ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalm hal sama.
  3. Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dsar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.
  4. Traktat (treaty) ialah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antara negara atau perjanjian internasional.
  5. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin), pet para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

 C. Kodifikasi Hukum

Menurut bentuknya, Hukum dapat dibedakan antara :

  1. Hukum tertulis, yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan.
  2. Hukum Tak Tertulis, yakni hukum yang msih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan.

Mengenai Hukum tertulis ada yang dikodikikasikan dan ada yang belum dikodifikasikan. Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.Tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh : Kepastian hukum, peneyederhanaan hukum, kesatuan hukum.

D. Norma / Kaidah Hukum

Norma atau Kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, dan bertingkah laku sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur dan aman.

Disamping sebagai pedoman atau panduan berbuat atau bertingkah laku. Norma juga dipakai sebagai tolak ukur di dalam mengevaluasi perbuatan seseorang.
Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan yang dikenakan kepada si pelanggar norma. Si pelanggar norma harus menjalani sanksi sebagai akibat atau tanggung jawabnya atas perbuatan itu. Adapun wujud, bentuk, atau jenis sanksi itu harus sesuai atau selaras dengan wujud, bentuk, dan, jenis normanya.

E. Pengertian Ekonomi dan Hukum

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos berarti hukum, aturan, atau peraturan. Secara umum ekonomi diartikel sebagai manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kegiatan manusia yang berkaitan dengan konsumsi, distribusi, sampai produksi pada barang dan jasa.mempelajari kegiatan manusia yang berkaitan dengan konsumsi, distribusi, sampai produksi pada barang dan jasa.

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hukum Ekonomi terbagi 2 yaitu :

  1. Hukum ekonomi pembangunan ialah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengenbangan kehidupan manusia
  2. Hukum ekonomi sosial ialah seluruh peraturan dan pemukiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata sesuai dengan hak asasi manusia.

Ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum melainkan merupakan kajian secara interisipliner dan multidemensional. Atas dasar itu hukum ekonomi tersebar dalam berbagai peraturan undang-undang yang bersumber pada pancasila dan UUD 45.

 

BAB II

A. Subjek Hukum

Orang atau person adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari dua, yakni manusia biasa dan badan hukum.

  1. Manusia Biasa

Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oelh hukum yang berlaku. Akan halnya, seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, sehingga dikatakan bahwa menusia hidup.

Dengan demikian, setiap manusia pribadi sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap. Seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan hukum adalah sebagai berikut:

  • Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat.
  • Tidak cakap melakukan perbuatan hukum diantaranya orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun), orang yang ditaruh dibawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa.

 

  1. Badan Hukum

Badan Hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia.

Dengan demikian badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya. Oleh akrena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Badan Hukum dibedakan dalam dua bentuk yakni :

  • Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik at orang banyak atau negara umumnya.
  • Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu.

 

 B. Objek Hukum

Objek hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik.

 

  1. Benda Bergerak

Benda bergerak dibedakan menjadi sebagai berikut :

  1. Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan. Misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.
  2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak. Misalnya hak memungut hasil atas benda-benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak dan saham-saham perseroan terbatas.

 

  1. Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

  1. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, arca, dan patung.
  2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik.
  3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan empat hal adalah pemilikan, penyerahan, daluwarsa dan pembebanan.

C. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang

Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas perlunasan utang, contohnya gadai yang merupakan jaminan utang atas benda bergerak dan hipotik sebagai jaminan atas benda tdak bergerak selain tanah, hak tanggungan sebagai jaminan atas tanah, fidusia sebagai jaminan untuk benda-benda selain tanah.

 

BAB III

HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Sejarah singkat yang Hukum Perdata

Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari ejarah Hukum Perdata Eropa.

Bermula di benus Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi, disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda.

Oleh karena perkembangan jaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan kodifikasi dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kodifikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van koophandle) ini adalah produk Nasional-Nederland namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code Civil des Francais dan Code de Commerce.

Dan pada tahun 1984 kedua Undang-undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (Azas Politik Hukum).

 B. Pengertian dan Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Yang dimaksud dengan Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan didalam masyarakat. Perkatan Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana.

Dan pengertian dari Hukum privat (Hukum Perdata Materiil) ialah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan didalam da dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan.

Hukum Perdata Formil yang lebih dikenal sekarang yaitu dengan HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pangadilan perdata.

Hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme oleh karena adanya berenekaragam adat oleh karena Indonesia terdiri dari banyak suku.

C. Sistematika Hukum Perdata di Indonesia

Sistematika Hukum Perdata kita (BW) ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu, dari pemberlaku Undang-Undang berisi :

Buku I   : Berisi mengenai orang. Didalamnya diatur hukum tentang diri seorang dan hukum kekeluargaan.

Bab II    : Berisi tentang hal benda. Dan didalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris

Bab III   : Berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Didalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat dan akibat-akibat yang timbul dan adanya daluarsa itu.

 

            Menurut ilmu hukum/doktrin dibagi dalam 4 bagian yaitu :

  1. Hukum tentang diri seseorang (pribadi) : Mengatur tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, mengatur tentang perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
  2. Hukum Kekeluargaan : Mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.
  3. Hukum Kekayaan : Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
  4. Hukum Warisan : Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal.

 

 Sumber :

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum.html

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab1-pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf

http://books.google.co.id/books?id=esFIdX7qOAEC&pg=PA7&dq=SUBYEK+HUKUM+DAN+OBYEK+HUKUM&hl=id&sa=X&ei=8HY7U7iNHMfckgWUsoDgBA&redir_esc=y#v=onepage&q=SUBYEK%20HUKUM%20DAN%20OBYEK%20HUKUM&f=false

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab2-hukum_perdata.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s